Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penguatan Dewan Energi Nasional (DEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Pembangkir Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan Subsidi LPG dan BBM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Tanggal Rapat: 15 Jul 2019, Ditulis Tanggal: 29 May 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri ESDM

Pada 15 Juli 2019, Komisi 7 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM tentang penguatan Dewan Energi Nasional (DEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Pembangkir Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan subsidi LPG dan BBM. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Gus Irawan dari Fraksi Gerindra dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 16:29 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri ESDM
  • Implementasi fungsi Dewan Energi Nasional (DEN) banyak tergantung juga dari kualitas anggota pemangku kepentingan di luar pemerintah. Di pemerintah, anggotanya menteri diwakili eselon 1 atau 2 dalam setiap pembahasan.
  • Kementerian ESDM turut melaporkan pula kepada Bapak Presiden, bahwa pencalonan anggota DEN atau diseleksi ulang berdasarkan syarat dari revisi ulang dari PP.
  • Masa tugas Menteri ESDM tersisa 3 bulan. Karena anggota DEN dari unsur pemerintah ada 8 kementerian dan memakan waktunya lebih dari 2 bulan pembahasan. Pada intinya Menteri ESDM menerima Penguatan DEN ini.
  • Terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) disusun atas dasar 2 UU. Pada intinya RUKN akan diselesaikan setelah mendapat masukan dari Komisi 7 DPR-RI pada rapat ini untuk diselesaikan paling lambat satu minggu ke depan. Urgensi draft RUKN sebagai dasar penyusunan Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan juga sebagai acuan dari pemegang wilayah usaha lainnya.
  • Ada 2 pilihan draft yang menyangkut pertumbuhan ekonomi yang rata-rata, pertumbuhan penduduk (rata-rata), pertumbuhan kebutuhan listrik, konsumsi listrik perkapita, tambahan pembangkit per tahun dan total tambahan pembangkit.
  • Progres studi BBM dan LPG 3 kg. Mengenai volume, minyak tanah tidak terlalu banyak bermasalah. Minyak solar juga tidak bermasalah. Menteri ESDM melihat terkait forecast 15.31 ini 5% dilebihkan, karena tidak lebih dari ini seharusnya. Mengenai LPG di APBN itu volumenya dicadangkan untuk yang disubsidi. Realisasinya sampai bulan Mei ada 2.8, dan sampai bulan Juni tambahannya kurang lebih lebih tinggi karena ada kegiatan lebaran. Forecast outlook 6.8.
  • Realisasi Januari-Juni 2019 diverifikasi oleh BPH Migas, outlook sesuai yang disampaikan pada Raker Menteri ESDM dan Komisi 7 DPR-RI tanggal 20 Juni 2019, realisasi 2018 sesuai dengan BA Pemeriksaan BPK dan realisasi Januari-Mei 2019 diverifikasi Dirjen Migas.
  • Mengenai nilai subsidi dalam mata uang rupiah. Untuk minyak tanah kurang lebih tidak ada masalah. Outlook-nya kemungkinan terpakai 70-80%. Terus terang minyak solar bergantung pada harga minyak mentah yang ditranslasikan dalam ICP. Mengenai nilai subsidi dalam mata uang rupiah, minyak tanah realisasinya Rp4,55T outlook-nya hanya Rp3,21T.
  • Pengaruh daripada faktor-faktor di luar negeri, misalnya perang dagang, Amerika vs Irak, ini sangat berpengaruh terhadap harga. Swingnya 5%, 10% dalam seminggu dan sebagainya.
  • Subsidi solar kita sepakati 1.500, tetapi di panja hanya 1.000 secara maksimum. Subsidinya Januari sampai Mei 19.2. Hanya 19.2. Juni dan Juli angkanya ada Rp6 triliun lebih. Forecast bulan Agustus sampai Desember terjadi di bawah Rp3 Triliun, atau 2.75 atau 2.5.
  • Jika dilihat dari data di tahun 2008 konversi minyak tanah ke LPG harga per ton 779 USD. Bulan Juli sisa 360, ini tidak ada separuhnya. Memang 2008 kursnya 10.000 dan saat ini 14.000. Jika dihitung harganya mau dinaikan atau tidak, sudah ada diskusi dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Jadi untuk tahun 2020 mohon dibagikan ke Panja di Banggar apakah butuh penyesuaian harga elpiji 3 kg, atau perlu subsidi terbuka atau tertutup, karena harganya turun terus dan banyak sekali turunannya.
  • Terkait subsidi tertutup yang menjadi tantangannya adalah Provinsi Kaltara.
  • Pemerintah tidak pernah mengusulkan subsidi tertutup. Ini yang mengusulkan Komisi 7. Pemerintah tidak mengusulkan karena tantangan implementasinya luar biasa. Banyak yang moveable, barangnya bergerak.
  • Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) target 2019 sebanyak 100.546 unit. Ada 7 paket, 6 paketnya telah berkontrak sebanyak 98,48 unit dan sisanya sebanyak 1 unit akan dikontrak 17 Juli 2019.
  • Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) tahun 2019 anggarannya Rp407M dengan kelompok 1 targetnya 5.950 unit dengan realisasi 1.277 unit dan kelompok 2 target 16.600 dengan realisasi 2.472 unit.
  • Progres pembangunan PJU-TS pada tahun 2019, ada 63 paket penerangan jalan umum tenaga surya dan 22.550 titik.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan